SP 1 Pemberhentian Perangkat Desa Topejawa, Dinilai Tidak Kuat Karena Tak Lain Merupakan Suatu Peringatan

DJITOE.COM, Takalar, Selain diduga melanggar Aturan Permendagri No. 67 Tahun 2017, Plt Kades Topejawa Anwar juga dinilai memberhentikan perangkat desa yang tidak logis.

Pasalnya, plt kades yang baru menjabat kurang lebih seminggu dan langsung mengeluarkan Surat Peringatan 1, (SP 1) per tanggal 30 Maret 2020 sampai berdampak pemberhentian perangkat Desa, itu masih dinilai belum kuat apalagi belum sampai di SP 3.

Selain SP 1 yang merupakan suatu bentuk tujuan pembinaan, saat ini pun rekomendasi dari kecamatan masih dipertanyakan keberadaannya atas syarat-syarat yang berlaku dalam pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa.

Seiring itu, agar kiranya dapat mendesak pengadilan tata negara dapat berkoordinasi Ke Ombudsman untuk mengusut tuntas aturan yang telah dilabrak Plt Kades Topejawa.

Sampai berita ini terpublis, Camat Mangarabombang selaku penentu kebijakan belum dimintai keterangannya untuk kejelasan pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa Topejawa yang diduga menuai polemik.

Pewarta: Rudi

Kadus dan Ketua BPD Desa Punaga Usir Tamu di Rumah Keluarganya

DJITOE.COM, Takalar– Demi Mencegah Penyebaran Virus Covid-19, Kadus Bersama Ketua BPD. Mengusir Asdar Tuang Lira Salah Satu Tamu Desa Punaga, Di Rumah Keluarga Nya.

Menurut keterangan, salah satu keluarga, Tuang Sore, dirinya merasa kecewa atas diusirnya saudara ASDAR tuan LIRA di Desa Punaga, karena Pemdes Punaga mengambil langkah yang tidak sesuai prosedur.

Pemdes juga seharusnya mengambil langkah untuk pengecekan dari pihak PKM Pattopakang atau dinas kesehatan, apa benar saudara AR sudah kena virus CORONA atau tidak.” ucap Keluarga nya, saat di temui di kediamannya, Minggu 29 Maret 2020.

Dan juga aneh sedangkan KKN dari Makassar begitu bebas berkeliaran berbaur dengan masyarakat, apakah pemdes setempat sudah merasa yakin KKN tersebut aman dari desa kita sehingga begitu bebas dipunaga.

Ini juga tidak sesuai SOP himbauan karena tidak ada pemeriksaan medis kesehatan dan lansung saja main usir, dan disuruh pulang oleh Kadus tanpa ada medis kesehatan yang tangani.

Lanjut, Dan saya minta kepada pemdes agar jalan poros masuk desa Punaga diportal dan menyiapkan tim medis kesehatan, agar menjaga dan memutuskan rantai penularan virus covid-19 dan tidak masuk ke desa Punaga.”ujarx tuan sore salah satu keluarga

Dirinya juga di berikan himbau oleh kades Ahmad S.Ag., M.Pd. untuk melanjutkan himbauan pemerintah katanya, tapi tanpa di dasari SOP lansung diperintahkan pulang ke makassar, dan seharusnya juga mereka mendatangkan dulu tim medis kesehatan, jika sakit baru di isolasi tapi kalau tidak masa disuruh pulang.”ujarnya.

Menurut keterangan kepala Desa mengatakan, Ini sudah ada himbauan sebelumnya untuk sementara tidak menerima tamu dari luar daerah untuk tindakan prefentive.

Adapun informasi yang di berikan oleh kades tidak keberatanji namun setelah itu namanya keluarga pasti khawatir karena pergi malam-malam dan hujan. oleh karenanya untuk tidak terulang lagi dengan kasus yang sama maka pemdes melaksanakan rapat terbatas untuk membahas bagaimana penanganan tamu atau keluarga yang datang agar tidak ada yang merasa dirugikan.

Olehnya itu, kami harus berbuat sesuatu untuk memutus mata rantai penyebaran Virus Covid-19. kalau sudah ada yang masuk ODP warga pasti kamilah yang pertama dapat sorotan baik dari masyarakat dan Yang lainnya, karena dianggap tidak peka dalam menanganinya.

Intinya adalah terus berbenah melakukan perbaikan layanan agar rakyat tidak panik dan tidak ada gesekan sesama warga, karena para ikatteji antu abbulo sibatang nakulle di hindari atau dilawan injo Corona ya.” Jelasnya.

Pewarta: Wahyu

Anggaran 550 Juta: Guna Pelatihan Petani Garam dan Biaya Penataan Lokasi diduga fiktif

DJITOE.COM,Takalar– Garam adalah komoditas strategis nasional yang perlu perhatian khusus, dan menantikan political will pemerintah selaku pembuat kebijakan. Keseriusan pemerintah terhadap pergaraman nasional dibuktikan dengan mengucurkan Dana APBN 2018 sebesar 1,9 M untuk Proyek Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Kabupaten Takalar

Program ini seharusnya di Follow up dengan bijak oleh DPK Kabupaten Takalar karena besarnya multiplier yang ditimbulkan jika permasalahan Pasokan Garam skala Industri dan Komsumsi tidak diselesaikan secara terintegrasi,

Sumber Alokasi Anggaran APBN senilai 1,9 M DPK Kabupaten Takalar yang salah satu Obyek Lokasi skala Prioritas adalah Proyek Pengembangan Usaha Garam Rakyat (Pugar) di pulau Tanakeke.

Proyek yang diduga Gagal konstruksi dan Managemen Industri ini menjadi Contoh betapa buruknya sarana dan prasarana garam rakyat yang belum tertata sesuai Spesifikasi/standar dan sangat memprihatinkan, Tata letak pegaraman umumnya tidak teratur dan terpencar-pencar, sarana jalan yang menghubungkan petak/lahan dengan aliran sungai juga terlihat tidak memadai.

Ada indikasi kalau Anggaran 550 juta untuk Pelatihan Petani Garam dan Biaya Penataan Lokasi itu fiktif, ditambah Pengadaan Sarana yang tidak sesuai spesifikasi (mark up) Sehingga menjadi salah satu Point penting Rekomendasi Pansus LKPJ 2018 yang kemudian ditindak lanjuti Penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel untuk melakukan Penggeledahan dan penyitaan Dokumen pada bulan september 2019 di Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Kabupaten Takalar

Kondisi sarana dan Prasarana pendukung yang memprihatinkan dipulau Tanakeke

Berdasar pada Pernyataan Kadis Perikanan dan Kelautan (DPK) Kabupaten Takalar Sirajuddin Saraba Si.P dihadapan Rapat Pansus LKPJ 2018 yang mengatakan bahwa, Koperasi yang ditunjuk sebagai penerima Asas Mamfaat adalah Koperasi Anugrah Bahari Sejahtera yang diketuai oleh Saudara Ahmad Jais (AJ)

Yang kemudian menjadi Kajian khusus dalam Rapat Pansus LKPJ 2018 dengan jelas memaparkan tentang Kriteria dan Klasifikasi Koperasi yang berhak menerima Asas Mamfaat dari Anggaran APBN senilai 1,9 M dengan pertimbangan bahwa Koperasi tersebut harus memenuhi syarat dan Spesifikasi dan Syarat berkas Koperasi (Pemula) atara lain ;
– Telah Berbadan Hukum Maximal 2 tahun
– Bukan Koperasi Karyawan dan Koperasi Fungsional
– Koperasi Aktif
– Belum Perah Mendapatkan Bantuan Dana Sejenis
– Belum pernah menerima pinjaman dan/atau sedang mengajukan dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM (LPDB-KUMKM)
– Memiliki Tempat Kedudukan Yang Jelas
– Memiliki Perangkat Organisasi
– Memiliki Daftar Anggota (RAT)
– Profil Koperasi Peserta Program
– Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) nasional
– Rekening Aktif
– Notulen Rapat (RAT)
– Proposal Usaha
– Dan Surat Rekomendasi SKPD

Terpisah, KAM (Koalisi Aktivis Masyarakat) Pastinya kami akan mengawal kasus ini sampai Tuntas termasuk penunjukan Koperasi Anugerah Bahari Sejahtera sebagai Penerimah Asas Mamfaat atas Proyek Pugar yang terindikasi tidak seuai Spesifikasi dan Standar Mutu, dan akan terus Mempresure Penyidik Polda sulsel/Kejati Sulsel untuk segera menindak lanjuti Kasus Proyek Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Kab Takalar yang sampai hari ini sudah memasuki bulan ketujuh(7) sejak kasus ini bergulir, dengan melampirkan data pembanding LHP atas pengelolaan Barang Milik Daerah TA 2017 s/d semester 1 TA 2018 No 58/LHP/XIX.MKS/12/18 tanggal 17 Desember 2018 yang mengungkapkan permasalahan Aset tetap dilima OPD yang masih terdapat peralatan dan Mesin yang tidak diketahui keberadaannya sebanyak 20 Unit Rp 8.140.584.410,53 dengan Rincian terbesar di DPK Kabupaten Takalar sebesar Rp 7.501.860.015,00, tutup Rais.

Penulis:Why/Nompo

TAKALAR: Dugaan Korupsi PUGAR DKP Terindikasi Melibatkan Orang Penting

Takalar- Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Garam di Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Kabupaten Takalar yang terindikasi melibatkan orang penting di Kabupaten Takalar saat ini menjadi perbincangan hangat dikalangan Aktivis penggiat Anti Korupsi dan berencana dalam waktu dekat akan melakukan Presure dan mendesak Penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel dan kejati sulsel untuk segera menindak lanjuti Laporan atas Proyek PUGAR Kabupaten Takalar yang Anggarannya bersumber dari APBN

Dari sumber data yang dikumpulkan bahwa DPK menerima dana sekitar Rp 550.000.000 dari sisa anggaran PUGAR yang senilai Rp 1,9 M , yang masuk di rekening Koperasi Anugrah Bahari Sejahtera yang diduga tidak memenuhi syarat untuk menerima Dana asas manfaat, sebab kuat dugaan Koperasi ini belum berbadan Hukum dan belum pernah melakukan RAT,

Hal ini diperkuat saat Media ini menemukan Dokumen Rekomendasi Pansus LKPJ 2018 yang salah satu Poin Utamanya adalah terkait Kasus PUGAR

Selebihnya hal-hal yang menjadi data Pendukung pada Kasus ini sejak bln september tim tipikor polda Sulsel Sudah menyita Dokumen di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Takalar, termasuk hasil Verifikasi Koperasi Anugrah Bahari Sejahtera Milik salah satu Legislator Takalar dari Partai PKS yang diduga dipaksakan lolos lewat Verifikasi Dokumen Koperasi oleh Kadis (Plt) Hj Megawati Ibrahim SE.MM kemudian diperkuat oleh Pernyataan Kadis (Defenitip) Sirajuddin Saraba S.iP didepan Pansus DPRD Takalar tentang Koperasi Anugrah Bahari Sejahtera yang sangat memenuhi syarat sebagai Penerimah Asas Mamfaat.

Kasus ini masuk dalam daftar deretan Prioritas kasus Korupsi ditakalar selain kasus dugaan korupsi pengadaan pembebasan lahan pembangunan Rumah Sakit Skala Nasional Takalar.(red/Why/Nompo)