oleh

Proyek Ruko Jalan Jend Sudirman Kangkangi Undang-undang

-Metro-521 views

Metro -djitoe- Pengerjaan Proyek pembangunan Ruko (Rumah Toko) di Jalan Jenderal Sudirman Kota Metro, diduga “Tabrak” Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Eka Irianta mengatakan, pembangunan Ruko tiga lantai serta base mant tersebut belum pernah mengurus perizinan terkait lingkungan.

Pelanggaran fatal tersebut, lantaran proses pembangunannya tidak dilengkapi administrasi perizinan lingkungan seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup).

“Sudah pernah saya bahas dalam rapat, bahwa pembangunan Ruko tersebut harus melengkapi izin dan AMDAL,” kata Eka, beberapa waktu lalu.

Dijelaskan Sekretaris DLH Kota Metro, Yerri Noer Kartiko, dalam peraturan yang berlaku izin UKL, UPL atau AMDAL seharusnya sudah dimiliki sejak proses land clearing atau pada saat perencanaan pembangunannya.

“Ada banyak peraturannya, seperti, Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Permen LHK 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL, PP 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. Ada juga Permen LHK 5,6,7,8 tahun 2012 atau 2013. Perda 4 Tahun 2013. PerGub tahun 2015 kalau nggak salah, Perwali tahun 2017 atau 2018 gitu sama yang terbaru tentang kategorisasi AMDAL,” kata Yerri, Sabtu (2-11-2019).

Dalam peraturan-peratiran tersebut, lanjut Yerri, semua jenis usaha dan/atau kegiatan, pada dasarnya memiliki dampak pada lingkungan. Oleh sebab itu, Pemrakarsa/ Pemilik/ Penanggung jawab suatu usaha dan/ atau kegiatan wajib memiliki izin lingkungan tersebut, baik itu Pemerintah maupun swasta.

“Izin lingkungan ini wajib dimiliki pada tahap perencanaan, terlepas dari usaha atau kegiatan itu jadi dilaksanakan atau tidak atau batal di tengah jalan. Syarat diterbitkannya izin lingkungan adalah dengan adanya dokumen lingkungan yang sesuai dengan besaran usaha atau kegiatannya, sehingga ada kategorisasi, AMDAL, UKL UPL atau SPPL. Berdasarkan PermenLHK terbaru, AMDAL pun dibagi lagi bentuk dan isi dokumennya, AMDAL a, AMDAL b, AMDAL c,” jelasnya.

Pengawas pengerjaan proyek pembangunan Ruko Jalan Jenderal Sudirman, Dono mengatakan, saat ini proses pengerjaan bangunan tersebut masih dalam tahan pengerjaan base mant.

“Sudah tiga bulan ini pengerjaannya. Kalau masa pengerjaannya sekitar satu setengah tahun dan target selesai tahun 2021,” ujarnya.

Dia menjelaskan, rencananya pembnagunan Ruko tersebut nanti akan dibangun empat lantai termasuk base mant.

“Rukonya tiga lantai, empat klo dihitung dengan base mantnya. Rukonya ada 36 plong,” ungkapnya.

Diketahui, dalam pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyebutkan, setiap usaha dan/ atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

Sanksi pidana berlaku pada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 1, dipidana paling lama 3 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000.(red/tim)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed