oleh

Anggota DPD RI Andi Surya Tinjau Kawasan Register 45 Di Kabupaten Mesuji

-Berita-624 views

Mesuji, djitoe.com – Anggota DPD RI Andi Surya bersama rombongan meninjau dan berkomunikasi dengan masyarakat Desa Labuhan Indah, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, pada Senin (24/12/2018).

Kunjungan ini ditujukan bagi warga disana yang masuk dalam kawasan lahan hutan Register 45 dengan aspirasi pelepasan lahan menjadi pemukiman atas dasar hak ulayat desa.

Dalam pertemuan yang dihadiri 1.000-an warga masyarakat tersebut, Haji Umar, seorang tokoh masyarakat menyampaikan uneg-uneg.

“Kami telah menetap di sini puluhan tahun, berjuang untuk mendapatkan hak-hak agraria kami, namun hingga kini kami belum mendapat jalan keluar karena terkendala peraturan,” kata Umar.

Menanggapi hal ini, Andi Surya menielaskan jika lahan register diciptakan sejak zaman Belanda. Waktu itu merancang garis batas register menjadi mudah karena isinya cuma hutan dan hewan liar. Sekarang zaman berubah, perkembangan demografi menyebabkan manusia harus masuk hutan untuk mencari ruang hidup.

“Saya sudah mengunjungi beberapa kawasan register di beberapa kabupaten di Lampung dan kini di Mesuji. Kenyataan ini menunjukkan sebagian wilayah register ini telah dimukim masyarakat, bahkan sudah ada fasilitas jalan, listrik PLN, kantor desa, sekolah, masjid, kantor Koramil dan Polsek. Artinya telah terjadi proses ruralisasi bahkan urbanisasi,” papar Andi Surya.

Dirinya menjelaskan, bahwa UU Kehutanan No. 41/1999 yang menetapkan kategori hutan menjadi 3 bagian yaitu; hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi dengan mengacu pada register yang dibuat zaman Belanda sudah tidak kontekstual lagi.

“Undang-undang hutan ini tidak menjelaskan peran serta warga masyarakat yang tinggal di sekelilingnya, serta bagaimana hutan dipelihara dengan tidak mengabaikan hak-hak hidup rakyat. Undang-undang ini perlu dirubah karena sudah tidak mampu mengatasi problem terkini,” jelas Andi Surya.

Dilanjutkan olehnya, pemerintah tidak boleh diskriminatif berlandas UU Kehutanan dan peraturan turunannya yang mengatur 30% batas minimal kawasan hutan dalam suatu provinsi. Pemerintah mau tidak mau wajib mengakomodir keinginan warga yang telah puluhan tahun menempati kawasan register dan menghormati hak-hak agraria rakyat sesuai UUD45 pasal 33 dan UU Pokok Agraria No. 5/1965 yang menjamin untuk itu. (rls/dj).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed